Panduan Tugas PPK Pada Pilkada

Panduan Tugas PPK Pada Pilkada. Pada Pertengahan Tahun depan, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Berbagai daerah Di Indonesia akan kembali diadakan secara serentak. Hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2018 telah dipilih untuk melaksanakan gawe besar tersebut.

Pilkada ini dilaksanakannya dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.

Walaupun Pilkada masih akan dilaksanakan tahun depan, tetapi Mulai bulan Oktober 2017 setiap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten sudah membentuk Panitia pemilihan Kecamatan ( PPK) di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa. Untuk menambah wawasan seputar Pemilu Silahkan Baca : Daftar Lengkap Kata Singkatan Dalam Pemilu.

Agar Pilkada bisa berjalan tertib dan lancar, setiap petugas Pemilihan, harus memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Lokasi yang ditetapkan. dan Kali ini Kami akan membahas Lebih Detail tentang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pengertian Panitia Pemilihan Kecamatan yang disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten / Kota Untuk melaksanakan Pemilihan di Kecamatan atau Nama Lain. baca juga Panduan Tugas KPPS Pada Pilkada di TPS.

Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK adalah sebagai berikut :

Membantu KPU kabupaten / kota dalam menyelenggarakan Pemilihan ;
Melaksanakan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan di tingkat kecamatan ;
Mengumpulkan hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing TPS dalam satu wilayah desa / kelurahan ;
Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan ;
Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;
Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
Membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten / Kota ;
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan ;
Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan di wilayah kerjanya.

PPK tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilihan yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No . 13 Tahun 2012, No. 11 / 2012, dan No. 01/ 2012 yang pada pokoknya berisi :

1. asas mandiri dan adil ;
2. asas kepastian hukum ;
3. asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas ;
4. asas kepentingan umum ;
5. asas proporsionalitas asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas ;
6. asas tertib.

Demikian Artikel Dari Wongcungkup tentang Panduan Tugas PPK Pada Pilkada, Semoga artikel ini Bermanfaat.

Salam,